Pilar Demokrasi

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif
4. Pers 

Pengawasan dan Regulasi BPOM dan YLKI

• BPOM Kekurangan Anggaran dan Sumber Daya - Komisi 9 DPRRI Kesehatan
• Skin Care : Over Claim, Bermerkuri, tidak mematuhi aturan, steroid membuat cepat putih hydroqiunon - Komisi 6 DPRRI
• Obat
• Makanan dan Minuman (Perusak Kesehatan : Pewarna, Perasa, Pengawet, Gula, Garam , Lemak) 
• Pengendalian Online Shop wajib  berbadan usaha, NPWP, NIB, Ijin Usaha, SK Menkumham, Akta Pendirian, dsb
• Pelarangan maklon ke perusahaan, wajib mempunyai pabrik sendiri jika ingin berjualan skin care
• Release BPOM tidak sampai ke masyarakat --- harus diberikan ke semua ketua RT
• UU Kesehatan tidak dijalankan, BPOM tidak langsung menangkap
• BPOM dan BPKN/YLKI harus diperkuat
• Pemerintah harus melindungi rakyat, tidak boleh membiarkan Online Shop 

Gagal Ginjal, Hipertensi, Diabetes 

https://www.youtube.com/shorts/NYO4FVFsB0k

Pencegahan Korupsi Pejabat Negara

• Pelarangan Iklan Bank Pemerintah, baik Bank Nasional maupun Bank Daerah -- menghindari mark up biaya iklan
• Pelarangan Sewa Gedung atau Tanah untuk aktifitas Pemerintah/BUMN --- menghindari pejabat minta cash back ke pemilik properti
• Penguasaan Sembako oleh Negara -- menghindari permainan swasta seperti kasus Minyak Kita, maupun penguasaan dan penggelembungan kekayaan swasta dengan memanfaatkan kebutuhan pokok masyarakat. Perluasan definisi sembako : Beras, Minyak Goreng, BBM, LPG, Natural Gas, Gula, Air Minum, PDAM, Listrik, Semen, Batu Bara dan Pertambangan Lainnya, Telur, Ayam, Ladang Kelapa Sawit, 
•  

Kelemahan Pemerintahan Daerah

 

Bagi hasil pajak, ada formulanya di Undang Undang

·         Bagi hasil pajak air permukaan

·         Bagi hasil pajak kendaraan bermotor

Bantuan keuangan gubernur (otoritas Gubernuir dan DPRD), tidak ada formulanya, tidak ada standarnya, bisa numpuk di satu kabupaten, tidak ada standarisasi, persyaratan, SOP

Orang desa kurang perhatian

Tidak ada standarisasi kebutuhan

Ketimpangan pembangunan : terfokus di suatu daerah untuk proyek mercusuar agar bisa dilihat orang, untuk mencari tanda jasa agar diingat

Pemberesan Ormas

1. Penertiban bidang ormas, harus ditentukan jenis aktifitas dan ketegorinya, sudah ditentukan tinggal pilih, tidak boleh membuat kategori sendiri, jika ada kategori baru harus melalui pengajuan dan upodate database pilihan
2. Atribut Baret dan Pakaian Loreng hanya diperbolehkan untuk militer saja, sekalipun polisi dilarang, menwa dilarang, pramuka dilarang, ormas, satgas partai juga dilarang, sebagai gantinya bisa menggunakan topi
3. Partai dilarang memiliki satgas yang beratribut militer, satgas partai harus mengikuti pendidikan satpam, berseragam satpam, jika ingin diberi seragam warna khusus atau emblem khusus partai diperbolehkan
4. Tidak boleh mendirikan ormas yang tidak jelas atau berkategori pengamanan/keamanan/mirip militer
5.