Indonesia Tanpa Rokok dan Pengendalian Alkohol

Indonesia tanpa Rokok:

• Produsen Rokok hanya boleh menjual produknya ke luar negeri
• Stop impor rokok/vape 
• Stop rokok herbal/rokok kesehatan untuk membodohi rakyat
• Pengalihan pertanian tanaman tembakau menjadi bawang putih atau jagung (Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH Ketua Komnas Pengendalian Tembakau)
• Stop penjualan rokok di dalam negeri

Pengendalian Alkohol:

• Minuman Alkohol yang boleh di jual di Indonesia maksimal 5%, di luar itu tidak boleh
• Impor alkohol distop
• Minuman beralkohol tradisional boleh, tapi maksimal 5% kadar alkoholnya

Akibat orang Merokok:

https://www.youtube.com/shorts/u4dKF6i4V0w

Revolusi Reformasi Birokrasi

Pengangkatan promosi demosi pemberhentian ASN diatur pemerintah pusat:

• Menteri Dalam Negeri menjalankan fungsi sebagai HRM Director
• Instansi manapun sifatnya mengakjukan kebutuhan tenaga kerja, dan dipenuhi oleh Kementrian Dalam Negeri, tidak boleh merekrut sendiri, karena bisa menyimpang merekrut saudaranya sendiri, tim suksesnya, jual beli pekerjaan, jual beli jabatan, dsb
• ASN tidak boleh dijadikan alat kampanye, diambil hak suaranya  

Penghapusan jasa perantara dalam struktur organisasi pemerintahan, yang dihapus:
- Propinsi
- Kecamatan
- Desa dihapus diganti Kelurahan seluruhnya agar tidak bisa dimanfaatkan dan lebih ramping organisasi pemerintahan
- RW
DPRD Tingkat I kuotanya dipindahkan disebar merata ke kota/kabupaten

RT asalah satuan terkecil dan terdepan dalam pemerintahan:

https://www.youtube.com/watch?v=mASfrO30vdA

Perang Lawan Narkoba

Fredy Pratama

Dewi Astutik

Pelarangan Peternakan Perusahaan Swasta

Peternakan Ayam dan Telur harus dikuasai negara dan peternakan rakyat, tidak boleh dikuasai swasta

sebagai conoth

 https://www.youtube.com/shorts/HGR-qe2zf3c

Peradilan Singkat dan Cepat

Naskah Akademik UU Perampasan Aset 184 Halaman

Pembersihan Rekrutmen Pejabat Negara

Pembersihan Rekrutmen Pejabat Negara:

1. Pelarangan Rekrutmen Jaluar Orang Dalam
2. Rekrutmen Bersih dan Profesional
3. Pembentukan Dirjan Sumber Daya Manusia untuk rekrutmen, penempatan, promosi, demosi, rotasi
4. 
   

Perumahan Khusus Hakim, Jaksa, Anggota KPK

Perumahan Khusus Hakim, Jaksa, Anggota KPK untuk pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat dan membuat pejabat lebih berani menegakkan hukum karena dilindungi dan diback up penuh, diawasi ketat dengan CCTV dan Penyadapan

Ketua Pengadilan Tinggi Harus diseleksi ketat yang anti KKN:

• Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, Medan, Makassar, Riau (Narkoba), Lampung, Sulawesi (Tambang), Jayapura (Hutan)
• Gorontalo Nugroho Setiadji, SH
• Jambi 
• Sumatera Selatan 

Prof Subekti, Retnowulan Sutantyo, Bunyamin, Purwoto

Dokter Spesialis dijadikan pendidikan profesi bukan pendidikan akademis

UU Kesehatan

Dokter spesialis tidak perlu berhenti bekerja, tetapi tetap bekerja sambil menempuh pendidikan spesialis

• Royal College of London
• ACGME, USA

Yang berjalan di Idnoesia sekarang : harus berhenti bekerja, pendidikan akademis, bayar uang pangkal mahal